Disebut 'Buronan' oleh DPR, Dahlan Iskan: Ya Nggak Apa-apa

Jakarta - Para pimpinan DPR-RI telah meminta Presiden SBY untuk menghadirkan Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk rapat di DPR karena dianggap sulit dipanggil rapat. Apa tanggapan Dahlan?

Mantan Direktur Utama PLN ini menanggapi santai soal rencana pimpinan DPR tersebut. Bahkan Dahlan tak mempersoalkan saat dirinya disebut buronan oleh anggota DPR.

"Ya nggak apa-apa. Saya di Komisi VI selalu hadir. Hari Senin nanti saya hadir di Komisi VI," kata Dahlan usai rapat kabinet di kantor presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (4/4/2013).

Minta Dahlan Iskan Hadiri Rapat di Senayan, DPR Surati Presiden

Pimpinan DPR akhirnya menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait ketidakhadiran Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam sejumlah rapat komisi. Pimpinan DPR berharap Presiden memerintahkan Dahlan agar mengikuti rapat di Senayan.

"Pimpinan memutuskan untuk meneruskan permintaan pimpinan Komisi IX ke presiden dan meminta kepada presiden untuk menugaskan kepada Dahlan Iskan agar memenuhi panggilan DPR," kata Pramono usai rapat pimpinan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Diusir dari Rapat DPR, Dirut RNI: Ya Saya Pulang Terus Kerja Lagi

Direktur Utama RNI Ismed Hasan Putro diusir oleh anggota Komisi VI DPR RI saat melangsungkan rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR RI. Para anggota dewan masih tidak menerima tuduhan Ismed tekait pemalakan oleh DPR atas instansinya.

Apa tanggapan Ismet setelah pengusiran terjadi? "Diusir ya saya pulang, ya saya kerja lagi," ungkapnya usai meninggalkan ruang rapat, Selasa (2/4/2013).

BK: Direksi BUMN Akui Ada Permintaan "Fee"

Ketua Badan Kehormatan DPR Muhammad Prakosa menyatakan, direksi badan usaha milik negara (BUMN) mengakui ada anggota DPR yang meminta "fee" terkait dengan pencairan penyertaan modal negara (PMN) kepada perusahaan BUMN. 

"Dari keterangan direksi BUMN, ada anggota DPR yang meminta `fee` satu persen hingga lima persen untuk pencairan PMN

," kata Muhammad Prakosa usai rapat dengan direksi dari tiga perusahaan BUMN di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Dahlan Dipidana Semua Pejabat Masuk Penjara

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa hari yang lalu, Komisi VII menuding kebijakan Dahlan-lah penyebab inefisiensi PLN. Dahlan mengganti bahan bakas gas dengan BBM untuk menghidupkan PLTU. Dahlan memberikan klarifikasi atas tuduhan ini. Selain diklarifikasi Dahlan, Menteri ESDM dan BP Migas juga membela Dahlan. Pilihan BBM adalah terpaksa dan satu-satunya karena tidak ada pasokan gas.

Dahlan Dari Dulu Memang Begitu

Sebagian orang masih memandang sinis berbagai terobosan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Mereka terkadang menganggap inisiatif, kreativitas, dan solusi yang ditawarkan Dahlan tak lebih dari sekedar pencitraan. Tapi, kini tersedia jawaban terhadap berbagai keraguan itu. 

"Ada yang menganggap Dahlan melakukan pencitaraan. Saya berani mengatakan itu tidak sama sek

ali. Apalagi, kalau kita membaca buku ini," kata mantan wartawan Majalah Tempo Linda Djalil dalam bedah buku Inilah Dahlan, Itulah Dahlan di ajang Indonesia Book Fair yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, kemarin (18/11).

Dahlan Iskan: Saya Siap Dipenjara, Mati pun Siap

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, ditanya soal reaksi keras DPR terkait laporannya yang menyebut ada anggota Dewan yang meminta jatah kepada perusahaan BUMN. Dahlan mengaku terserah saja karena hal tersebut merupakan sebuah risiko.

"Kalau pun masuk penjara saya siap, mati pun siap," tegasnya.

Namun, Dahlan tidak mau mengungkap nama enam oknum DPR yang diduga meminta jatah kepada BUMN. Dia menyampaikan nama keenamnya dalam amplop tertutup kepada Badan Kehormatan DPR.

Dahlan siapkan strategi baru lawan DPR

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sudah menyerahkan nama-nama anggota DPR yang diduga terkait peristiwa pemerasan terhadap anak buahnya. Berangkat dari laporannya ke Badan Kehormatan, Dahlan yakin keterlibatan mereka bisa ditelusuri tanpa perlu menyertakan bukti penunjang.

Untuk kedua kalinya, Dahlan mempertanyakan keseriusan pemberantasan korupsi jika laporannya dianggap hanya angin lalu karena tidak disertai bukti.

"Kejadian sudah begitu jelas, kalau yang seperti itu belum dianggap sebagai bukti, saya bertanya-tanya komitmen tidak sih pemberantasan korupsi ini, kalau segitu tidak dianggap bukti tidak ada harapan," jelas Dahlan di kantornya, Kamis (8/11).

Dahlan Iskan Siap Mundur

Isu miring yang diembuskam pihak tertentu agar Menteri BUMN Dahlan Iskan mundur dari jabatan ditanggapi baik yang bersangkutan. Bahkan, Dahlan mengaku siap mundur jika memang permintaan itu dikabulkan Presiden.

"Oh...sangat siap. Saya jadi menteri juga bukan karena saya yang minta kok, terima kasih ya," ujar Dahlan di kantornya di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (8/11).

Dahlan membantah kalau usulan itu atas desakan pihak tertentu. Menurut mantan Direktur PLN masalah ini bukan desakan tapi lebih tepatnya usulan kepada Presiden. "Bukan desakan, tapi ada pihak yang mengusulkan kepada presiden, bahwa saya sebaiknya diberhentikan. Intinya seperti itu," jelas pria kelahiran Magetan, Jawa Timur.

Dahlan: Pecat Direksi BUMN Pemberi Upeti DPR

Menteri BUMN Dahlan Iskan akan memecat direksi BUMN yang terbukti memberi "upeti" kepada anggota DPR. Hal itu dilakukan demi profesionalisme kerja anak usaha BUMN.

"Saya akan pecat direksinya (kalau terbukti memberi upeti kepada anggota DPR)," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Menurut Dahlan, ada sembilan nama anggota DPR yang diduga meminta jatah ke anak usaha BUMN. Nama-nama ini kini berada di tangan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR.

Surat Dahlan Iskan ke BK DPR Berisi Kronologi Pemerasan BUMN

Menteri BUMN Dahlan Iskan telah menyampaikan surat keterangan tambahan informasi pemeras BUMN ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Apa isi surat itu?

Ketua BK DPR M Prakosa mengungkap sebagian isi surat itu. Prakosa menuturkan surat itu berisi satu peristiwa pemerasan BUMN yang melibatkan enam nama.

"Isinya adalah kronologi. Jadi satu peristiwa yang disampailan DI berdasarkan informasi dari salah satu direktur. Jadi tidak ada hal yang baru, hanya tambahan informasi," kata Prakosa kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Dalam kronologi yang dipaparkan Dahlan dalam dua lembar surat itu, terdapat 6 nama yang terlibat pemerasan BUMN. Namun tak semua nama yang tercantum ikut memeras. Satu nama malah berusaha mencegah pemerasan.