Dahlan Iskan: Saya Siap Dipenjara, Mati pun Siap

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, ditanya soal reaksi keras DPR terkait laporannya yang menyebut ada anggota Dewan yang meminta jatah kepada perusahaan BUMN. Dahlan mengaku terserah saja karena hal tersebut merupakan sebuah risiko.

"Kalau pun masuk penjara saya siap, mati pun siap," tegasnya.

Namun, Dahlan tidak mau mengungkap nama enam oknum DPR yang diduga meminta jatah kepada BUMN. Dia menyampaikan nama keenamnya dalam amplop tertutup kepada Badan Kehormatan DPR.

Dahlan siapkan strategi baru lawan DPR

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sudah menyerahkan nama-nama anggota DPR yang diduga terkait peristiwa pemerasan terhadap anak buahnya. Berangkat dari laporannya ke Badan Kehormatan, Dahlan yakin keterlibatan mereka bisa ditelusuri tanpa perlu menyertakan bukti penunjang.

Untuk kedua kalinya, Dahlan mempertanyakan keseriusan pemberantasan korupsi jika laporannya dianggap hanya angin lalu karena tidak disertai bukti.

"Kejadian sudah begitu jelas, kalau yang seperti itu belum dianggap sebagai bukti, saya bertanya-tanya komitmen tidak sih pemberantasan korupsi ini, kalau segitu tidak dianggap bukti tidak ada harapan," jelas Dahlan di kantornya, Kamis (8/11).

Dahlan Iskan Siap Mundur

Isu miring yang diembuskam pihak tertentu agar Menteri BUMN Dahlan Iskan mundur dari jabatan ditanggapi baik yang bersangkutan. Bahkan, Dahlan mengaku siap mundur jika memang permintaan itu dikabulkan Presiden.

"Oh...sangat siap. Saya jadi menteri juga bukan karena saya yang minta kok, terima kasih ya," ujar Dahlan di kantornya di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (8/11).

Dahlan membantah kalau usulan itu atas desakan pihak tertentu. Menurut mantan Direktur PLN masalah ini bukan desakan tapi lebih tepatnya usulan kepada Presiden. "Bukan desakan, tapi ada pihak yang mengusulkan kepada presiden, bahwa saya sebaiknya diberhentikan. Intinya seperti itu," jelas pria kelahiran Magetan, Jawa Timur.

Dahlan: Pecat Direksi BUMN Pemberi Upeti DPR

Menteri BUMN Dahlan Iskan akan memecat direksi BUMN yang terbukti memberi "upeti" kepada anggota DPR. Hal itu dilakukan demi profesionalisme kerja anak usaha BUMN.

"Saya akan pecat direksinya (kalau terbukti memberi upeti kepada anggota DPR)," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Menurut Dahlan, ada sembilan nama anggota DPR yang diduga meminta jatah ke anak usaha BUMN. Nama-nama ini kini berada di tangan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR.

Surat Dahlan Iskan ke BK DPR Berisi Kronologi Pemerasan BUMN

Menteri BUMN Dahlan Iskan telah menyampaikan surat keterangan tambahan informasi pemeras BUMN ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Apa isi surat itu?

Ketua BK DPR M Prakosa mengungkap sebagian isi surat itu. Prakosa menuturkan surat itu berisi satu peristiwa pemerasan BUMN yang melibatkan enam nama.

"Isinya adalah kronologi. Jadi satu peristiwa yang disampailan DI berdasarkan informasi dari salah satu direktur. Jadi tidak ada hal yang baru, hanya tambahan informasi," kata Prakosa kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Dalam kronologi yang dipaparkan Dahlan dalam dua lembar surat itu, terdapat 6 nama yang terlibat pemerasan BUMN. Namun tak semua nama yang tercantum ikut memeras. Satu nama malah berusaha mencegah pemerasan.