Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku tidak pernah intervensi dalam kesepakatan pembentukan bank joint venture dari Bank Mandiri, Taspen, dan PT Pos Indonesia.
"Saya nggak mau mencampuri urusan itu, karena pendirian Bank Join Venture atas inisiatif ketiga pihak," ujar Menteri BUMN, Dahlan Iskan, di Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Kesepakatan pembentukan Bank Join Venture baru sebatas kesepakatan. Dahlan menyebutkan ketiga pihaklah yang akan terus mengupayakan beroperasi.
"Seharusnya PT Pos lakukan transaksi keuangan. Nama banknya belum ada. Terserah mereka, namanya bank apa," kata Dahlan.
Atas kesepakatan ini, Dahlan mempersilahkan apabila ada bank lain ingin meniru apa yang telah dilakukan oleh tiga perusahaan plat merah ini.
"Kalau ada bank lain yang punya pemikiran yang sama, kami persilakan saja," tutur Dahlan.
Selain itu, Dahlan mengatakan, pembentukan bank joint venture ini mengingat ketiga BUMN itu memiliki kendala masing-masing. Oleh karena itu, ketiga BUMN tersebut bersinergi untuk dapat mengatasi kendalanya.
"Bank Mandiri punya problem, bagaimana tidak dikejar bank lain. Pos punya problem bagaimana bisa dapat bisinis baru. Taspen punya problem tunggakan-tunggakan yang lama. Kemudian 3 BUMN ini bisa menemukan jalan yang idenya bukan dari Kemen BUMN," kata Dahlan. [mel]
No comments:
Post a Comment