"Pada prinsipnya, kita tidak akan memberikan suntikan lagi kepada BUMN, apapun itu alasannya. Kecuali BUMN Strategis dan BUMN Asuransi, tidak ada lagi yang mendapat PMN," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa.
Menurut Dahlan, jika ada keinginan manajemen PT Pos untuk meminta suntikan dana dari pemerintah sebaiknya tidak usah ditanggapi.
"Mereka benar butuh dana untuk melakukan ekspansi usaha, tapi apakah harus dari dana suntikan pemerintah, kan tidak. PT Pos dengan memperbaiki kinerjanya maka banyak cara untuk mencari dana, bukan harus dari pemerintah," tegasnya.
Diketahui, PT Pos Indonesia saat ini sedang gencar melakukan pengembangan bisnis mulai dari jasa logistik, perbankan, properti, hingga jasa ritel.
Pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pos tahun 2013 menganggarkan sekitar Rp873 miliar untuk belanja modal (capital expenditure/capex).
Sebanyak Rp580 miliar digunakan untuk investasi anak perusahaan, Rp10 miliar untuk investasi properti, untuk investasi aset tetap Rp245 miliar, dan investasi aset tak berwujud Rp37 miliar.
Awalnya untuk memenuhi capex tersebut, Pos Indonesia merencanakan melakukan penawaran saham kepada publik (IPO) pada tahun 2013, namun Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham tidak mengizinkan perusahaan itu untuk "go public".
Terkait dengan rencana Pos Indonesia akan bekerja sama dengan Bank Mandiri dan PT Taspen membentuk sebuah bank, Dahlan menuturkan bahwa itu merupakan langkah yang baik.
"Saya setuju mereka bersinergi. Terserah yang penting tidak PMN. Obligasi boleh, pinjaman perbankan juga boleh. Apalagi mendirikan bank dengan Mandiri dan Taspen saya sangat setuju itu," tegasnya.
Dahlan mengakui rencana itu sudah disampaikan kepada dirinya tinggal menunggu realisasinya saja.
"Saya rasa dengan Mandiri membentuk bank dengan Pos Indonesia akan memperbesar kapasitas Bank Mandiri karena sejalan dengan luasnya jaringan Pos Indonesia. Nantinya bisa bersaing dengan BRI," ujarnya.(tp)
No comments:
Post a Comment